IMA Madina PKU Dorong Kejagung Ungkap Kasus Korupsi MBG di Daerah

PEKANBARU – Dalam sebuah langkah tegas untuk menanggulangi dugaan praktik korupsi, Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul seiring dengan berkembangnya proses hukum yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di tingkat pusat, termasuk Kepala serta dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI.

Pentingnya Penegakan Hukum yang Menyeluruh

Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menekankan bahwa pengungkapan kasus korupsi ini tidak seharusnya berhenti pada level pusat. Oleh karena itu, instansi penegak hukum (APH) diharapkan untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh hingga ke daerah-daerah, termasuk memeriksa Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) jika ada indikasi keterlibatan mereka dalam praktik korupsi.

“Kepastian hukum harus ditegakkan tanpa pilih kasih. Jika ada bukti penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, mark-up, atau pelanggaran lainnya, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses hukum, baik itu di tingkat pusat maupun daerah,” tegas Gusti dalam pernyataannya pada Kamis (4/6/2026).

Momentum untuk Mengungkap Praktik Korupsi

Menurut Gusti, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memanfaatkan pemeriksaan pejabat tinggi di pusat sebagai titik awal guna mengungkap potensi praktik serupa yang terjadi di lapangan. Mengingat bahwa Program MBG adalah program berskala nasional, berbagai pihak terlibat dalam rantai distribusi dan pengelolaan anggarannya.

Pentingnya Penelusuran Aliran Dana

IMA Madina Pekanbaru berpendapat bahwa jika penyelidikan terhenti di tingkat atas tanpa menelusuri aliran dana yang berujung ke daerah, maka upaya pemberantasan korupsi tidak akan mampu menyentuh akar permasalahan yang ada.

• Pengusutan harus menyeluruh ke penggunaan anggaran Program MBG.
• Melibatkan semua pihak, termasuk Korwil dan Korcam.
• Menegakkan hukum untuk semua pihak yang terlibat tanpa kecuali.
• Mengawasi penggunaan dana agar tidak ada yang terpotong.
• Menjamin hak penerima manfaat dari program ini.

Menjaga Hajat Hidup Masyarakat

Gusti juga mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama anak-anak. Setiap penyelewengan dana tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam hak dan gizi generasi penerus yang menjadi harapan bangsa.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Hukum

Untuk menjaga kepercayaan publik, IMA Madina Pekanbaru mendorong agar Kejaksaan Agung menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses hukum. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya program di tingkat lapangan.

Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan. Siapa pun yang terlibat, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga Korcam, harus diproses secara adil,” tambah Gusti menekankan urgensi tindakan yang tegas dalam menghadapi isu ini.

Dengan begitu, langkah-langkah yang diambil oleh IMA Madina Pekanbaru menunjukkan komitmen mereka dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana Program Makan Bergizi Gratis. Harapan mereka, melalui pengusutan yang mendalam, akan tercipta keadilan bagi masyarakat dan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menyediakan gizi yang cukup bagi anak-anak Indonesia.

Peran Masyarakat dalam Mengawasi Program MBG

Dukungan masyarakat menjadi hal yang krusial dalam upaya pengawasan program-program pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap aliran dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

• Melaporkan setiap ketidakberesan yang ditemukan di lapangan.
• Berpartisipasi dalam forum sosial untuk membahas program tersebut.
• Menjalin komunikasi dengan pihak berwenang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.
• Menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi.
• Bergabung dengan organisasi atau kelompok yang fokus pada isu pemberantasan korupsi.

Kesimpulan: Menuju Pengelolaan yang Lebih Baik

Melalui desakan IMA Madina Pekanbaru kepada Kejaksaan Agung, diharapkan akan ada langkah konkret dalam pengusutan kasus korupsi MBG di daerah. Setiap pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih baik dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran negara, demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, bukan tidak mungkin bahwa praktik korupsi dapat diminimalisir, dan hak-hak masyarakat, khususnya anak-anak, dapat terjamin. Semoga langkah-langkah ini membawa perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.