Pada tahun 2025, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Indramayu menjadi sorotan utama, terutama dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, H. Edi Fauzi, pada rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, sejumlah poin penting dikritisi dengan pendekatan konstruktif. Hal ini menunjukkan kepedulian Fraksi PDI-P terhadap perkembangan daerah dan harapan untuk perbaikan ke depan.
Analisis Capaian Pendapatan Asli Daerah
Salah satu fokus utama Fraksi PDI-P adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat mencapai 2,83 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp841,663 miliar, dengan realisasi mencapai Rp865,502 miliar. Meskipun capaian ini patut diapresiasi, Fraksi PDI-P menekankan perlunya pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menggali potensi sumber PAD yang ada. Edi Fauzi menegaskan, “Pendapatan ini seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan potensi yang ada.”
Mengatasi Masalah Pengangguran
Selanjutnya, Fraksi PDI-P memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya angka pengangguran yang mengalami kenaikan dari 6,25 persen di tahun 2024 menjadi 6,47 persen di tahun 2025. Menurut mereka, kondisi ini tidak sejalan dengan pertumbuhan industri dan pencapaian yang sudah diraih dalam program perizinan. Edi Fauzi mengungkapkan, “Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemudahan dalam berinvestasi, hal tersebut belum dapat menyerap tenaga kerja lokal secara efektif.”
- Meningkatnya pengangguran dari 6,25% menjadi 6,47%
- Pertumbuhan industrialisasi yang tidak berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja
- Perlu kerja sama lebih lanjut dengan pelaku industri
- Prioritas pada tenaga kerja lokal
Pendidikan dan Anak Tidak Sekolah
Dari sisi pendidikan, capaian program Indramayu Belajar mencapai 95,40 persen. Namun, Fraksi PDI-P menyoroti masih tingginya angka anak tidak bersekolah yang mencapai 22.686 orang. Selain itu, target program beasiswa satu mahasiswa per desa yang ditujukan untuk 317 penerima ternyata tidak terealisasi sama sekali. Edi Fauzi menegaskan, “Kami mendesak pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan serta langkah konkret dalam mengatasi masalah anak yang tidak bersekolah dan memastikan program beasiswa dapat berjalan dengan baik.”
Isu Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan juga menjadi salah satu sorotan Fraksi PDI-P. Meskipun pengelolaan sampah dilaporkan mencapai 103,31 persen, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya dengan masih banyaknya tumpukan sampah di berbagai lokasi. Edi Fauzi mempertanyakan, “Bagaimana mungkin capaian tersebut dapat dipercaya jika kita masih melihat banyaknya penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di desa dan kecamatan?”
Birokrasi dan Kinerja Pelayanan Publik
Dalam hal reformasi birokrasi, meskipun dinyatakan memperoleh predikat memuaskan, Fraksi PDI-P mengungkapkan keprihatinan terhadap banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) atau merangkap jabatan. Kondisi ini dinilai sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanan publik yang tidak optimal. “Manajemen talenta seharusnya mampu mengisi jabatan secara definitif, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik,” keluh Edi.
Penyediaan Air Bersih dan Pelayanan
Lebih lanjut, capaian penyediaan air bersih yang tercatat mencapai 124,96 persen dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Fraksi PDI-P menilai kinerja Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) masih perlu diperbaiki, mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi tagihan dan kualitas air yang keruh serta seringnya gangguan pasokan. Hal ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
Penanganan Banjir dan Mitigasi Bencana
Dalam hal penanganan banjir, laporan menunjukkan bahwa jumlah desa yang terdampak banjir justru meningkat dari 17 desa pada tahun 2024 menjadi 23 desa pada tahun 2025. Edi Fauzi menggarisbawahi, “Kenaikan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem mitigasi bencana. Pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menata sistem drainase, terutama di area perkotaan.” Ini adalah masalah yang harus segera diatasi agar tidak berdampak lebih luas pada masyarakat.
Evaluasi Terhadap Program Prioritas
Secara keseluruhan, Fraksi PDI-P menilai bahwa ada kesenjangan signifikan antara capaian program yang dilaporkan dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Mereka juga menyoroti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat yang riil. Edi Fauzi menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap program-program prioritas pemerintah daerah agar benar-benar bisa menyentuh isu-isu yang ada dan memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Dengan berbagai kritik dan masukan yang konstruktif ini, Fraksi PDI-P berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki program-program yang ada, dan berkomitmen pada pengembangan daerah yang lebih baik ke depannya. Upaya ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Indramayu dan membawa perubahan positif bagi semua lapisan masyarakat.
